PRESIDEN Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya dan secara tajam menyindir seorang bupati yang nekat bepergian ke luar negeri di tengah krisis bencana alam yang melanda daerahnya. Sindiran keras ini disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Ahad malam, 7 Desember 2025.
Dengan nada tegas, Prabowo menganalogikan tindakan bupati tersebut seperti seorang prajurit yang melakukan desersi, meninggalkan pasukannya saat medan pertempuran memanas. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat memandang tanggung jawab kepemimpinan di daerah, terutama dalam situasi darurat bencana yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat penting tersebut diawali dengan laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai estimasi anggaran yang dibutuhkan kabupaten/kota untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Usai mendengarkan laporan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang turut hadir secara daring. Ia menekankan peran vital mereka sebagai garda terdepan.
“Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 7 Desember 2025. Ia secara khusus memuji kegigihan bupati yang tetap berjuang bersama rakyat, mengingatkan bahwa mereka dipilih untuk menghadapi kesulitan.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga secara implisit menyinggung adanya bupati yang “lari” dari tanggung jawabnya. Prabowo mempersilakan bupati tersebut untuk kabur, namun harus siap menerima konsekuensi pemecatan. Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera memproses tindakan tegas ini. “Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu enggak bisa tuh,” ucap Prabowo, menegaskan sikap tak tolerannya.
Lebih jauh, Prabowo sempat bertanya kepada Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga menjabat Menteri Luar Negeri, Sugiono, yang turut hadir dalam rapat, untuk mengkonfirmasi terkait pemecatan dari Partai Gerindra. Meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyebutkan nama bupati secara spesifik, pernyataannya secara tidak langsung mengarah kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan M. S.
Mirwan, seorang kader Gerindra, diketahui berada di Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada saat daerah yang dipimpinnya dilanda bencana banjir dan longsor parah. Perjalanan ini menjadi sorotan tajam, mengingat urgensi penanganan bencana di Aceh Selatan.
Ironisnya, Mirwan tercatat telah mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting melalui surat bernomor 093/1334/2025 tertanggal 24 November 2025 kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Namun, Pemerintah Aceh menolak memproses izin tersebut. Penolakan ini tertuang dalam surat balasan bernomor 100.1.4.2/18413 pada 28 November 2025, dengan alasan bahwa status darurat bencana masih berlaku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Meskipun izin belum terbit dan status darurat bencana masih berlaku, Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan pernyataan resmi terkait keberangkatannya, sementara upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh Selatan terus berlangsung di tengah ketiadaan pemimpin daerahnya.
Konsekuensi atas tindakannya tak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga dari partai yang menaunginya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah secara resmi memecat Mirwan M. S. dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Sekjen Gerindra Sugiono mengungkapkan kekecewaannya mendalam atas keputusan Mirwan yang pergi ke luar negeri di tengah musibah.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan. Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” Kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Desember 2025.
Pilihan Editor: Mengapa Korban Banjir Sumatera Terancam Krisis Kelaparan
Dani Aswara dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini