DOSEN Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengkritik gaya Presiden Prabowo Subianto mengatasi bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu. Pengajar hukum tata negara itu menilai tindakan dan keputusan-keputusan Prabowo masih terkesan formalitas semata.
Menurut Bivitri, tiga kali kunjungan Prabowo ke lokasi bencana tidak ada intruksi berarti yang dikeluarkan Kepala Negara agar segera mengakhiri penderitaan para korban. Ia menilai dalam beberapa kunjungan Prabowo justru hanya pencitraan.
Pada kunjungan pertama 1 Desember lalu, misalnya, Prabowo berkoar-koar akan memberantas korupsi di hadapan warga, alih-alih fokus pada substansi masalah yang mereka hadapi. Prabowo ketika itu bahkan menyebut kondisi banjir dan longsor saat itu sudah membaik.
Begitu pun dalam kunjungan kedua pada 7 Desember lalu, Bivitri melanjutkan, Prabowo masih menyedapkan gimik-gimik untuk menarik perhatian publik dengan mencicipi menu makan yang disajikan untuk pengungsi. “Karena dia (Prabowo) ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan,” kata dia di kawasan Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Desember 2025.
Salah satu tokoh di film Dirty Vote ini tak habis pikir dengan pernyataan Prabowo yang meminta warga untuk menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat kunjungan ke Aceh pada Jumat ini, 12 Desember 2025.
Pendiri Pusat Studi Kajian Hukum atau PSHK itu lantas menjelaskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan Prabowo jika benar ingin menanggulangi bencana Sumatera dengan baik. Dia menegaskan, Prabowo harus menetapkan tragedi ini sebagai bencana nasional.
Menurut dia, penyebutan bencana nasional terhadap peristiwa ini bukan sekadar status kosong semata, melainkan memastikan bencana ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Status bencana nasional juga akan memberikan kepastian siapa pemberi komando atas setiap langkah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di lapangan untuk menolong para korban.
“Komando itu maksudnya benar-benar kalau ada penyaluran (bantuan) di daerah mana. Penyeberangannya bagaimana, Jadi dia yang punya wewenang itu. Ini kan lintas daerah, maka harus pusat yang ambil alih. Tidak ada cara lain,” kata dia.
Tanpa ada pusat komando, dia melanjutkan, penyaluran bantuan akan berjalan lambat dan tidak efektif. Bivitri mengatakan mendapatkan informasi, banyak bantuan menumpuk di bandara. “Karena enggak tahu distribusinya bagaimana,” ujar dia.
Presiden Prabowo pada Jumat ini kembali mengunjungi wilayah terdampak banjir Sumatera. Ia tiba di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 pada Jumat, 12 Desember 2025. Ini adalah kunjungan ketiga Prabowo ke lokasi bencana setelah kunjungannya kedua pada 7 Desember dan kunjungan pertama pada 1 Desember lalu.
Dalam kunjungannya pada 7 Desember, Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri dan lembaga. Dalam pertemuan itu ia menekankan, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Sementara ihwal distribusi bantuan, Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat terdampak tiba tepat waktu kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Obat-obatan harus segera, prioritas,” ucap Prabowo dalam ratas yang digelar di Aceh.
Jumlah korban dalam banjir Sumatera kini hampir tembus 1.000 jiwa. Dalam dashboard geoportal penanganan darurat banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, BNPB mencatat jumlah korban meninggal sebanyak 990 orang pada Kamis, 11 Desember 2025. Korban meninggal terbanyak berada di Aceh mencapai 407 orang. Kemudian Sumatera Barat sebanyak 240 jiwa, dan 343 di Sumatera Utara.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
Beda Penanganan Banjir Sumatera dan Negara Lain