JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan penting dengan para kepala daerah Papua, tokoh masyarakat Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. Diskusi intensif selama dua jam tersebut melibatkan enam gubernur dan 42 bupati dari seluruh Tanah Papua, berfokus pada berbagai persoalan krusial dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Pilihan Editor: Mengapa Perlu Bantuan Asing buat Pemulihan Banjir Sumatera
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melontarkan sebuah arahan strategis yang berpotensi mengubah lanskap energi Papua dan nasional. Ia secara khusus mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua guna menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif. Inisiatif ini digagas sebagai solusi inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada BBM berbahan bakar hidrokarbon yang konvensional. “Nanti kami berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit agar bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” tegas Prabowo, menggambarkan visinya untuk kemandirian energi Papua.
Swasembada Energi Jadi Dalih
Presiden Prabowo mengawali penjelasannya dengan menguraikan komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Langkah ini krusial untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, yang setiap tahunnya menguras devisa negara. Ia menaksir, jika Indonesia berhasil mengembangkan beragam BBM alternatif secara mandiri, negara berpotensi menghemat pengeluaran impor BBM hingga Rp 250 triliun setiap tahun.
Visi ini tidak hanya terbatas pada kelapa sawit. Presiden juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal lainnya untuk pengembangan energi baru terbarukan. Ia mengusulkan penanaman singkong dan tebu secara masif untuk menghasilkan etanol. “Tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” kata Prabowo, seperti dikutip dari Antara.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lebih lanjut menjelaskan, jika penghematan dari upaya swasembada energi ini dapat mencapai angka fantastis Rp 500 triliun, maka setiap kabupaten di Indonesia berpotensi memperoleh alokasi dana hingga Rp 1 triliun dari efisiensi anggaran tersebut. Ini menunjukkan potensi besar bagi pembangunan daerah.
Target Realiasi Lima Tahun ke Depan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa rencana ambisius ini dirancang untuk mendorong kemandirian energi di setiap daerah. Ia menargetkan program ini dapat terealisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional. Dengan demikian, setiap wilayah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah,” ujar dia, menyoroti efisiensi logistik dan biaya yang akan tercipta. Pemerintah, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, telah mulai mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah target untuk tidak lagi melakukan impor solar pada tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia secara langsung meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti arahan strategis ini. Selain itu, Indonesia juga menargetkan penghentian impor bensin dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini