KPK sita uang tunai Rp 900 juta terkait OTT jaksa di Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banten. Dalam aksi senyap yang mengguncang tersebut, lembaga antirasuah ini berhasil menyita uang tunai senilai Rp 900 juta, yang kini menjadi barang bukti krusial dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Konfirmasi mengenai penangkapan besar ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Berbicara kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/12), Budi menegaskan, “Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp 900 juta.”

Lebih lanjut, Budi Prasetyo membeberkan detail mengenai jumlah pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Total sembilan orang telah ditangkap, yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari jaksa, pengacara, hingga individu dari pihak swasta.

Operasi ini dilakukan secara simultan sejak sore hingga malam hari, dengan penangkapan yang tersebar di dua wilayah, yakni Banten dan Jakarta. Budi merinci lebih lanjut, dari kesembilan orang yang diamankan, satu di antaranya adalah aparat penegak hukum, dua berprofesi sebagai penasihat hukum, dan enam sisanya berasal dari pihak swasta.

Saat ini, kesembilan pihak yang diamankan tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Proses ini penting untuk mendalami peran masing-masing individu dan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana.

Budi menegaskan bahwa KPK akan segera menyampaikan perkembangan selanjutnya kepada publik. “Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” ujarnya, menjanjikan transparansi penuh setelah proses awal selesai.

Dalam konteks penangkapan jaksa ini, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya telah mengonfirmasi adanya koordinasi erat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Fitroh menjelaskan kepada wartawan, “Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, terhadap oknum jaksa. Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya,” menunjukkan langkah serius dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku, KPK kini memiliki batas waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam periode krusial ini, akan diputuskan apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan awal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau keterangan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait OTT KPK yang menyasar jaksa dan pihak-pihak lainnya ini. Publik menantikan respons dari lembaga-lembaga tersebut seiring berjalannya proses hukum.