DALAM rapat bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri berada di bawah kementerian. Sigit tetap menolak meski dia dijadikan menteri dalam kementerian baru yang nantinya menaungi Polri. “Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani,” kata Sigit di Senayan, Senin, 26 Januari 2026.
Sigit menilai, posisi Polri saat ini sebagai institusi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI sudah ideal. Sigit menyatakan posisi Polri saat ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan Tap MPR. Menurut dia, penempatan Polri di bawah presiden merupakan mandat reformasi.
Menurut Sigit, posisi Polri saat ini membuat institusinya bisa menjadi alat negara yang cepat dalam melakukan pelayanan. “Di satu sisi kami bisa betul-betul berada di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang bisa menimbulkan potensi matahari kembar,” ujar dia.
Meletakkan Polri di bawah kementerian, kata Sigit, sama saja melemahkan institusi kepolisian, negara, dan melemahkan presiden. Dia meminta jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden RI. “Saya minta kepada seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar dia.
Usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri. “Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian itu ada di bawah kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” kata Yusril pada Rabu, 21 Januari 2026.
Ide untuk mereposisi kedudukan Polri dalam pemerintahan masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kesimpulan akhir dari komisi. “Ada pikiran-pikiran seperti itu dan memang belum merupakan satu keputusan,” ujar Yusril dalam keterangan video yang diterima Tempo.
Pilihan Editor: Debat Rekomendasi Tim Reformasi: Polri di Bawah Kementerian