Solderpanas – , JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalani bulan pertama tahun 2026 dengan menghadapi sejumlah tekanan yang bertubi-tubi dari sektor fiskal, moneter dan finansial.
Tekanan dari sisi fiskal tampak dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu nyaris mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni sebesar 3%.
Defisit APBN 2025 yang tembus 2,92% dipicu oleh shortfall atau selisih antara target dengan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hanya di kisaran 87% pada tahun 2025.
: Sederet Langkah Pemerintah Redam ‘Efek Domino’ Gejolak Pasar Modal
Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 mengakibatkan target tahun 2026 menjadi sangat ambisius. Terjadi lonjakan target setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Para pengamat bahkan memperkirakan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 bakal kembali melebar imbas target penerimaan yang cukup ambisius tersebut.
: : Bos Danantara hingga OJK Merapat ke Bursa Sore Ini, Bahas Apa?
Istana Kepresidenan dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu telah mengakui adanya kekhawatiran yang tinggi dari investor asing, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026.
Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang mencuat adalah strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan negara (shortfall) seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu.
: : Istana Proses Pengunduran Diri Mahendra Siregar Cs, Orang Baru Bakal Isi DK OJK?
Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah menutup celah tersebut memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow).
“Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026,” ujar Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026) lalu.
Pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Dia mencatat, meski realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun.
Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026. Dia mencatat terdapat penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.
Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahan di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing. Kendati demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.
“Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga,” katanya.
Tekanan Rupiah
Selain dari sisi fiskal, pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi pemerintah pada awal tahun ini. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan hampir mendekati angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Isu tentang fundamental ekonomi pun mengemuka ke publik menyusul tren depresiasi mata uang garuda tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan kedigdayaan dolar AS.
Purbaya menekankan bahwa menjaga kurs rupiah merupakan tugas Bank Indonesia (BI). Menurutnya, beberapa waktu terakhir langkah bank sentral menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini sudah on the track.
INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR – TradingView
Lebih dari itu, sambungnya, momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yakni adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen.
“Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang,” ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat maka rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. “Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang,” tegasnya.
Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, dia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat kepercayaan investor pulih sehingga menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.
IHSG Rontok
Sementara itu, tantangan terbaru yang dialami pemerintah dan pelaku pasar yang terbaru adalah amblasnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG. Kinerja pasar modal ambruk karena pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Isu transparansi mengemuka ke publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai harus turun tangan lewat para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026).
Sore harinya, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. ‘Kekosongan’ dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.
Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.
Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.
Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.
“Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelasnya.
Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” terangnya.
Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.