
Solderpanas – , JAKARTA — Keputusan pemerintah melalui Danantara untuk mengakuisisi saham di aplikator ojek online (ojol) ternyata bukanlah kejutan besar. Kebijakan ini dinilai sangat strategis, mengingat peran vital dan posisi sentral komunitas pengemudi ojol dalam dinamika sosial-ekonomi Indonesia.
Menurut Harry Su, Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel Sekuritas Indonesia, pengemudi ojol di Tanah Air telah lama dianggap sebagai kekuatan yang sangat signifikan. Hal ini didasari oleh jumlah mereka yang masif, tingkat solidaritas yang kuat, serta kemampuan mobilisasi yang sangat cepat saat dibutuhkan.
Harry Su lebih lanjut menjelaskan, “Ini bukan langkah yang mengejutkan dari Danantara. Pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dan telah dimanfaatkan, baik secara sukarela maupun tidak, sebagai kendaraan politik.” Pernyataan ini disampaikannya pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Dengan estimasi sekitar 4 juta pengemudi, komunitas ojol merepresentasikan sebuah kelompok sosial yang sangat besar dan berpotensi memengaruhi berbagai aspek. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, merespons kebijakan pemerintah melalui aksi kolektif, dan bahkan memberikan dampak signifikan pada dinamika pemilihan umum.
Analisis Harry Su ini selaras dengan informasi yang sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensi bersama perwakilan buruh pada peringatan Hari Buruh, Jumat, 1 Mei 2026, di Kompleks Parlemen, Dasco mengonfirmasi bahwa pemerintah, melalui Danantara, telah mengakuisisi sebagian saham di salah satu atau beberapa aplikator ojol.
: Hitung-hitungan Ekonom soal Potongan Ojol Jadi 8%, Pengemudi Untung?
Dasco menjelaskan bahwa upaya strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk memberikan keuntungan nyata bagi para pengemudi ojek daring.
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham,” tegas Dasco, memperkuat pernyataan tersebut.
: : Dasco: Danantara Beli Sebagian Saham Aplikator Ojol Demi Turunkan Potongan jadi 8%
Secara lebih rinci, Dasco memaparkan bahwa salah satu tujuan krusial dari akuisisi saham ini adalah untuk menurunkan biaya potongan yang dibebankan oleh aplikator kepada pengemudi. Dari semula 20% atau bahkan 10%, biaya tersebut ditargetkan menjadi hanya 8%.
“Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan,” ujarnya, menjelaskan keuntungan langsung bagi pengemudi.
: : Potongan Tarif Ojol 8%, Grab Buka Suara Respons Instruksi Prabowo
Menanggapi tuntutan mengenai perubahan status pengemudi ojek, dari yang semula mitra menjadi pekerja, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap simulasi. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat dan adil bagi semua pihak.
“Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan,” terang Dasco, menggarisbawahi kompleksitas isu tersebut.
Komitmen pemerintah ini sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2026, Presiden Prabowo telah bertekad untuk menurunkan potongan tarif yang diambil oleh aplikator transportasi online (ojol) dari 20% menjadi di bawah 10%, secara spesifik menargetkan angka 8%.
Bahkan, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa ia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengemudi transportasi online. Melalui Perpres ini, para pengemudi wajib mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap BPJS Kesehatan, demi menjamin kesejahteraan dan keamanan mereka.
Dalam pidato yang berapi-api di hadapan puluhan ribu buruh dan pengemudi ojol pada Jumat, 1 Mei 2026, Presiden Prabowo menyatakan, “Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuatnya terhadap nasib para pengemudi.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti ketidakadilan dalam pembagian pendapatan, di mana pengemudi ojol selama ini hanya menerima 80% dari setiap pemasukan. Ia menekankan bahwa proporsi ini harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi. “Kita juga mengatur dan telah menekan Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” pungkas Prabowo, mempertegas langkah-langkah konkret pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online.
Ringkasan
Pemerintah melalui Danantara mengakuisisi saham di aplikator ojek online (ojol) sebagai langkah strategis, mengingat komunitas pengemudi ojol yang masif dan berpengaruh. Akuisisi ini bertujuan utama untuk memberikan keuntungan nyata bagi pengemudi, salah satunya dengan menurunkan potongan biaya dari aplikator dari 20% atau 10% menjadi hanya 8%. Analis Harry Su dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai ini sebagai langkah penting.
Langkah ini sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Presiden Prabowo telah menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mewajibkan jaminan kecelakaan kerja dan akses BPJS Kesehatan bagi pengemudi. Perpres tersebut juga menargetkan pembagian pendapatan agar pengemudi menerima minimal 92% dari setiap pemasukan, sementara isu perubahan status pengemudi masih disimulasikan.
