Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) baru-baru ini mengungkap sebuah fakta penting: kelas menengah di Indonesia menjadi kelompok yang paling tinggi mengalokasikan porsi pengeluaran untuk energi dibandingkan kelas ekonomi lainnya. Temuan signifikan ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025.
Menurut laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026 yang disusun oleh peneliti LPEM UI, Jahen F. Rezki dan tim, kelas menengah mencatatkan porsi pengeluaran energi tertinggi, mencapai 8,86 persen dari total pengeluaran mereka. Angka ini menyoroti bagaimana beban biaya energi menjadi komponen signifikan dalam anggaran rumah tangga kelompok ini.
Setelah kelas menengah, posisi kedua ditempati oleh calon kelas menengah dengan alokasi 8,18 persen untuk energi. Di bawahnya, secara berurutan, terdapat kelas atas (7,15 persen), kelas rentan (7,07 persen), dan kelas miskin yang mencatat pengeluaran paling sedikit untuk energi, yakni 6,28 persen dari total pengeluaran mereka.
Data yang diungkap LPEM UI ini menunjukkan bahwa calon kelas menengah dan kelas menengah sangat berpotensi menanggung beban proporsional terbesar akibat kenaikan harga energi atau reformasi subsidi. Kedua kelas ekonomi ini berada dalam posisi yang genting, karena mereka seringkali terabaikan dari jaring pengaman sosial.
Seperti yang ditekankan oleh Jahen dan tim peneliti, “Kelompok ini umumnya tidak tercakup dalam program bantuan sosial, sehingga kenaikan harga energi dapat menimbulkan efek berganda.” Pernyataan ini menggarisbawahi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi, karena tanpa dukungan memadai, dampak kenaikan harga bisa terasa sangat berat.
Meskipun rumah tangga miskin menunjukkan porsi pengeluaran energi yang lebih rendah, bukan berarti kerentanan mereka ikut berkurang. Sebaliknya, angka tersebut mencerminkan keterbatasan keranjang konsumsi mereka, ketergantungan yang sangat tinggi pada energi bersubsidi, serta ruang penyesuaian belanja yang sangat sempit saat harga-harga melambung. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga energi bisa menjadi pukulan telak bagi mereka, meskipun secara nominal pengeluaran tampak lebih kecil.
Laporan ini menegaskan bahwa distribusi beban pengeluaran energi antar kelompok pendapatan harus menjadi perhatian serius, mengingat potensi kenaikan harga energi. Di kancah internasional, Indonesia sendiri mencatatkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk energi sebesar 8,3 persen dari total pengeluaran. Angka ini terbilang tinggi, bahkan melampaui Meksiko, Jepang, Afrika Selatan, dan beberapa negara maju lainnya.
Kondisi tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa kebutuhan energi telah menyerap porsi yang cukup besar dari anggaran rumah tangga di Indonesia, bahkan sebelum guncangan harga komoditas terasa sepenuhnya. Tim peneliti Jahen F. Rezki menekankan, “Dengan demikian, kenaikan harga energi lebih lanjut dapat menimbulkan dampak kesejahteraan yang nyata, bahkan tanpa penyesuaian penuh pada harga BBM (bahan bakar minyak) domestik.”
Ancaman kenaikan harga energi, terutama BBM, saat ini semakin nyata akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel sejak 28 Februari 2026. Harga minyak mentah dunia dilaporkan telah menembus angka di atas US$ 100 per barel, jauh melampaui asumsi Indonesia Crude Price sebesar US$ 70 per barel yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pilihan Editor: Strategi Baru Pemerintah Menekan Harga Plastik
Ringkasan
LPEM UI mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia mengalokasikan porsi pengeluaran energi tertinggi, mencapai 8,86% dari total pengeluaran mereka, berdasarkan Survei BPS 2025. Posisi selanjutnya ditempati oleh calon kelas menengah (8,18%), kelas atas (7,15%), kelas rentan (7,07%), dan kelas miskin (6,28%). Temuan ini menyoroti bagaimana beban biaya energi menjadi komponen signifikan dalam anggaran rumah tangga kelompok tersebut.
Kelas menengah dan calon kelas menengah sangat berpotensi menanggung beban terbesar akibat kenaikan harga energi karena umumnya tidak tercakup dalam program bantuan sosial. Ancaman kenaikan harga energi semakin nyata akibat konflik geopolitik yang mendorong harga minyak mentah dunia melampaui asumsi APBN. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesejahteraan yang signifikan, bahkan tanpa penyesuaian penuh pada harga BBM domestik.