Kekhawatiran publik seputar isu kebocoran data yang melibatkan sejumlah institusi perbankan belakangan ini kian meresahkan. Namun, praktisi dunia digital, Syahraki Syahrir, menepis kepanikan tersebut dengan menegaskan bahwa secara umum, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia, terutama bank-bank besar, tergolong sangat kuat dan termasuk yang paling andal.
Syahraki, yang juga menjabat sebagai CEO Veda Praxis, perusahaan konsultan terkemuka di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa industri perbankan justru merupakan sektor yang paling matang dalam pengelolaan keamanan teknologi informasi (TI). Sejak lama, regulator perbankan di Indonesia telah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait pengamanan sistem informasi. Pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga vital seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo).
Pria yang akrab disapa Raki ini menambahkan, seluruh regulator tersebut terus berupaya meningkatkan standar keamanan perbankan, sekaligus gencar melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri. Terkait maraknya informasi kebocoran data di dark web, Raki mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik berlebihan. Ia menjelaskan bahwa dark web adalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum, seringkali menjadi sarana penyebaran data ilegal yang kebenarannya belum terverifikasi.
Lebih lanjut, Raki menerangkan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini telah terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Oleh karena itu, data yang beredar belum tentu bocor dari sistem inti perbankan. “Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti asal sumber data tersebut. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah,” tegas Raki. Ia mengakui, ketika bank disebut bocor, masyarakat langsung heboh karena menyangkut uang mereka.
Meskipun demikian, ada pula pandangan yang menyerukan kewaspadaan. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Ia menilai, sekalipun sistem keamanan data di perbankan sudah berlapis, risiko kejahatan siber tetap ada jika nasabah lalai.
Perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengingatkan, “Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya.” Ia menambahkan, risiko kejahatan siber, termasuk di industri jasa keuangan, kian meningkat seiring dengan kecanggihan pelaku kejahatan digital, di tengah banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital dan literasi keuangan yang memadai.
Menyambung pernyataan tersebut, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber adalah konsekuensi alami dari kompleksitas penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berinteraksi di ruang digital. “Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujarnya.
Menurut Raki, hal terpenting saat ini adalah membangun budaya kehati-hatian dalam setiap aktivitas digital. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital. “Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” pungkas Raki, menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dari potensi kebocoran data.
Ringkasan
Praktisi keamanan TI Syahraki Syahrir menyatakan bahwa sistem keamanan perbankan di Indonesia, khususnya bank besar, sangat kuat dan matang berkat regulasi ketat dari OJK, Bank Indonesia, BSSN, dan Kominfo. Ia menepis kepanikan publik terkait isu kebocoran data, menjelaskan bahwa informasi di dark web seringkali belum terverifikasi dan bisa berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan dari sistem inti perbankan.
Meskipun sistem keamanan bank berlapis, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Risiko kejahatan siber tetap tinggi jika nasabah lalai atau kurang literasi digital. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak membagikan password, PIN, atau OTP, serta melakukan verifikasi dengan bertransaksi melalui aplikasi resmi atau kantor cabang.