Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melontarkan keraguan signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka menemukan adanya ketidakselarasan data yang krusial, memicu pertanyaan besar tentang validitas angka 5,61 persen tersebut.
Analisis mendalam ini termuat dalam laporan mereka bertajuk ‘Pertumbuhan PDB Indonesia-Kuartal Pertama 2026: Di Balik Angka 5,61 Persen’, yang dipublikasikan pada 11 Mei 2026. LPEM FEB UI menyatakan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak hanya bersifat dugaan, melainkan berbasis pada data internal BPS itu sendiri, menunjukkan adanya anomali yang perlu dikaji lebih lanjut dalam perhitungan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Salah satu temuan paling menonjol adalah inkonsistensi data antara pertumbuhan industri manufaktur dan sektor penyokong energi, yakni sektor listrik, gas, dan air. BPS mencatat sektor manufaktur mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun, pada periode yang sama, sektor listrik, gas, dan air justru mencatat pertumbuhan nilai tambah riil negatif, anjlok sebesar 0,99 persen.
Kedua angka resmi dari BPS ini dinilai tidak sinkron secara fundamental. “Secara logis, keduanya tidak mungkin benar,” tegas Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky, penulis laporan tersebut. Mereka menjelaskan, “Jika pasokan listrik terkontraksi, sektor manufaktur — sebagai pengguna listrik terbesar dalam ekonomi — secara fisik tidak mungkin tumbuh sebesar 5 persen.” Pernyataan ini menyoroti kontradiksi yang mendasar dalam penyajian data ekonomi Indonesia.
LPEM FEB UI menggarisbawahi signifikansi ketidakonsistenan ini mengingat sektor manufaktur adalah konsumen listrik dominan di Indonesia, menyerap sekitar 40–42 persen dari total konsumsi listrik nasional. Hubungan antara output manufaktur dan konsumsi listrik bersifat teknis dan fundamental, di mana mesin produksi, tungku peleburan, lini perakitan, dan sistem pendingin semuanya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Jika dibedah lebih lanjut, sektor pengguna terbesar yang menjadi pendorong pertumbuhan nilai tambah sektor listrik, gas, dan air adalah rumah tangga (43%), diikuti industri (31%), bisnis komersial (19%), dan sosial/pemerintah (7%). Uniknya, pada kuartal I 2026, meskipun ada pola musiman hari raya keagamaan yang secara historis meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga, nilai tambah riil sektor listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi. Hal ini mengindikasikan bahwa kontraksi di segmen industri kemungkinan jauh lebih dalam daripada yang tercermin dalam angka agregat BPS.
Berdasarkan koreksi atas ketidakonsistenan data ini, LPEM FEB UI memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I 2026 seharusnya berada di rentang yang lebih rendah, yaitu antara 4,4 hingga 5,2 persen. Dengan estimasi tengah yang paling mungkin adalah 4,89 persen, angka ini jauh di bawah klaim resmi BPS.
Selain itu, LPEM FEB UI juga menyoroti lonjakan persediaan atau inventori yang tidak wajar dalam kerangka data sistematis gambaran penyediaan barang dan jasa serta penggunaannya dalam perekonomian alias Supply and Use Table (SUT). Tercatat kenaikan persediaan drastis dari Rp 4,2 triliun pada kuartal IV 2025 menjadi Rp 104 triliun pada kuartal I 2026. Lonjakan 25 kali lipat hanya dalam satu kuartal ini “hampir pasti mencerminkan sisa rekonsiliasi SUT, bukan perilaku penimbunan yang sebenarnya di tingkat perusahaan,” demikian penjelasannya, menandakan adanya kemungkinan distorsi data.
Isu lain yang dibahas adalah Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 yang dinilai hanya menggeser pola kuartalan. Meskipun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berubah, pola ini mengindikasikan bahwa kuartal-kuartal berikutnya akan menghadapi hambatan fiskal yang berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3–0,5 poin persentase di paruh kedua tahun 2026.
Untuk proyeksi sepanjang tahun ini, LPEM FEB UI memprediksi pertumbuhan ekonomi RI hanya akan mencapai 4,8–5,0 persen, dengan estimasi utama di angka 4,67 persen. Bahkan, jika dihitung dengan skenario terburuk yang melibatkan konflik Iran dan potensi El Nino, prediksi pertumbuhan diproyeksikan merosot lebih jauh, hanya berkisar antara 4,2–4,5 persen.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Tempo telah berupaya mengonfirmasi perihal ketidaksesuaian data pertumbuhan ekonomi ini kepada Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang akrab disapa Winny. Namun, tidak ada tanggapan atau respons yang diterima dari pihak BPS.
Pilihan Editor: Kontradiksi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah
Ringkasan
LPEM FEB UI meragukan validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yang dirilis BPS karena ditemukan ketidakselarasan fundamental. Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari klaim pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai 5,04 persen, padahal sektor penyokong utama yakni listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen. Mengingat sektor manufaktur merupakan konsumen listrik terbesar, LPEM FEB UI menilai kedua data tersebut tidak mungkin benar secara logis.
Selain anomali data listrik, peneliti juga menyoroti lonjakan persediaan yang tidak wajar serta pola konsumsi pemerintah yang berpotensi menghambat pertumbuhan di masa depan. Berdasarkan koreksi atas data-data tersebut, LPEM FEB UI mengestimasi pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebenarnya berada di kisaran 4,4 hingga 5,2 persen. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun 2026 diprediksi hanya mencapai 4,8 hingga 5,0 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.