Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara kini menjadi sorotan publik sekaligus memicu tanda tanya terkait masa depan Bandara Kertajati di Majalengka sebagai pusat penerbangan utama di Jawa Barat. Instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein dinilai sebagai langkah strategis untuk mengembalikan peran bandara tersebut sebagai penggerak utama ekonomi Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa Bandara Husein memiliki rekam jejak ekonomi yang kuat. Pada 2019, bandara ini mencatatkan jumlah penumpang hingga 3,8 juta orang, yang terdiri dari 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional. “Kami ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein serta memacu kembali pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” ujar Farhan, Rabu, 27 Mei 2026.
Arahan reaktivasi ini muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026. Menurut Farhan, Presiden menginstruksikan agar Bandara Husein dan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta diaktifkan kembali secara bersamaan guna mendorong produktivitas ekonomi daerah. Instruksi ini menjadi angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini kerap mengeluhkan kendala aksesibilitas serta jarak tempuh menuju Bandara Kertajati pascapemindahan penerbangan komersial.
Meski sebagian besar penerbangan komersial telah dipindahkan ke Kertajati, Farhan menegaskan bahwa Bandara Husein sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti beroperasi. Hingga saat ini, bandara tersebut masih melayani penerbangan terbatas menggunakan pesawat baling-baling untuk rute antarkota di Pulau Jawa.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bandung mulai memetakan pembenahan infrastruktur penunjang. Fokus utamanya mencakup perbaikan akses keluar masuk bandara dari arah Tol Pasteur melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia dan kompleks TNI AU. Selain itu, penyelesaian proyek Jalan Layang Nurtanio menjadi faktor krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas menuju bandara dari sisi barat maupun timur Kota Bandung.
Terkait masa depan Bandara Kertajati yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional, Farhan menegaskan bahwa otoritas pengembangannya sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nasib Kertajati, termasuk mengenai rencana pengalihfungsiannya sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat. “Seluruh kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat,” tegasnya.
Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun kajian teknis terkait reaktivasi Bandara Husein. Kajian tersebut mencakup skema investasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Farhan berharap perhitungan mengenai sumber pembiayaan dan porsi investasi dapat dilakukan segera pada tahun ini.
Mengingat anggaran tahun 2026 yang sudah berjalan, terbuka peluang bagi proyek ini untuk menggunakan skema pinjaman luar negeri. “Kalau menggunakan pinjaman luar negeri, harus dipastikan siapa pihak yang berhak mengelola sekaligus berkewajiban untuk mengembalikannya,” tutup Farhan.
Pilihan Editor: Jika Bandara Kertajati Jadi Bengkel Hercules
Ringkasan
Bandara Husein Sastranegara akan diaktifkan kembali untuk melayani penerbangan komersial, menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini bertujuan mengembalikan peran bandara tersebut sebagai penggerak utama ekonomi Kota Bandung, mengingat catatan 3,8 juta penumpang pada tahun 2019. Reaktivasi ini juga diharapkan mengatasi keluhan masyarakat terkait aksesibilitas dan jarak tempuh menuju Bandara Kertajati.
Pemerintah Kota Bandung mulai memetakan pembenahan infrastruktur penunjang, seperti perbaikan akses Tol Pasteur dan penyelesaian Jalan Layang Nurtanio. Sementara itu, masa depan Bandara Kertajati sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun kajian teknis dan skema investasi untuk reaktivasi Bandara Husein, termasuk potensi penggunaan pinjaman luar negeri.