Solderpanas JAKARTA. Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi domestik di tengah tingginya volatilitas global dan tekanan pada nilai tukar rupiah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan instrumen ini disiapkan sebagai dana stabilisasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) ketika yield mengalami kenaikan terlalu tajam.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut BSF sejatinya bukan instrumen baru. Kerangka kebijakan tersebut sudah lama disiapkan sebagai bagian dari protokol stabilisasi pasar obligasi negara ketika tekanan pasar meningkat tajam.
Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
“Langkah yang kita lihat sekarang lebih merupakan eskalasi dari upaya yang sebelumnya sudah dimulai lewat penempatan dana pemerintah ke perbankan BUMN untuk membantu penyerapan SBN,” ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (8/5/2026).
Menurut Yusuf, keberadaan BSF cukup efektif untuk meredam gejolak pasar dalam jangka pendek. Instrumen ini dinilai dapat membantu mengurangi panic selling dan memberi ruang agar pasar obligasi lebih stabil. Namun demikian, efektivitas BSF dinilai terbatas apabila tekanan pasar bersumber dari persoalan fundamental ekonomi.
“Dalam konteks sekarang, pasar tidak hanya khawatir soal likuiditas, tetapi juga soal risiko fiskal, beban bunga utang, dan konsistensi kebijakan. Jadi BSF lebih tepat dipandang sebagai alat membeli waktu, bukan solusi permanen,” tegasnya.
Ia memperkirakan dampak positif BSF kemungkinan hanya akan terasa dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu, pasar akan kembali menguji level yield yang dianggap sesuai dengan risiko fundamental Indonesia.
Yusuf juga mengingatkan adanya potensi distorsi harga apabila pembelian SBN oleh institusi domestik tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan mekanisme pasar.
Menurut dia, yield SBN bisa terlihat lebih stabil dibandingkan risiko yang sebenarnya tercermin di pasar.
Dalam jangka pendek kondisi tersebut memang membantu menjaga ketenangan pasar, namun dalam jangka menengah dapat mengurangi kemampuan pemerintah dan investor membaca tekanan pasar secara utuh.
Dari sisi investor asing, Yusuf melihat dampak BSF bersifat campuran. Kehadiran dana stabilisasi memang dapat memberi sinyal positif bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas pasar obligasi.
Akan tetapi, kondisi itu juga berpotensi membuat investor asing menjadi lebih oportunistik, yakni masuk ketika yield tinggi dan keluar kembali setelah intervensi pemerintah mulai menekan yield.
“Tanpa strategi keluar yang jelas, BSF berisiko hanya membuat pasar lebih bergantung pada dukungan domestik,” katanya.
Selain itu, Yusuf menilai implikasi terhadap fiskal juga perlu dicermati. Pasalnya, kondisi APBN saat ini sudah berada dalam tekanan, tercermin dari defisit dan keseimbangan primer yang melebar cukup cepat.
Jika stabilisasi pasar obligasi membutuhkan dukungan likuiditas tambahan secara terus-menerus, maka ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan.
“Di sini muncul paradoksnya, pemerintah bisa saja harus menambah utang untuk menjaga stabilitas pasar utang itu sendiri,” imbuhnya.
Yusuf menambahkan, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi sangat penting dalam implementasi BSF. Secara formal, BI tetap bekerja melalui instrumen moneter seperti operasi pasar dan stabilisasi rupiah, sedangkan BSF bergerak melalui kanal fiskal dan lembaga keuangan domestik. Namun di mata pasar, kedua kebijakan tersebut akan dipandang sebagai satu paket kebijakan yang saling berkaitan.
“Kalau komunikasinya tidak sinkron, justru bisa muncul kebingungan dan meningkatkan risk premium,” tutup Yusuf.
Promo Garuda Miles 2026 Terbaru, Cek Disini!