Pemerintah bakal proses hukum pelaku saham gorengan
Pemerintah bakal menindak tegas praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal, termasuk praktik saham gorengan. #bisnisupdate #update #bisnis #text
Politics
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mundur
Bertambah lagi petinggi OJK yang mundur imbas IHSG ambruk. Kali ini Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara. #bisnisupdate #update #bisnis #text
Trump resmi mencalonkan Kevin Warsh jadi bos The Fed
Donald Trump mencalonkan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed menggantikan Jerome Powell, memicu spekulasi pasar keuangan. Warsh dikenal “hawkish” dan kritis terhadap kebijakan fiskal AS.
Polisi sebut tabung pink berisi N2O milik Lula Lahfah
Polisi: Tabung Whip Pink Berisi N2O Milik Lula Lahfah #newsupdate #update #news #text
Putusan rapat pleno, Gus Yahya kembali jabat sebagai ketum PBNU
Gus Yahya kembali menjabat Ketua Umum PBNU setelah Rapat Pleno memulihkan posisinya. Rapat juga menegaskan perbaikan tata kelola dan agenda NU ke depan.
Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena memakan sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
Pemerintah dinilai melanggar konstitusi soal alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN karena memangkas hampir sepertiga untuk program makan bergizi gratis.
Ketua MKMK pertanyakan proses pencalonan Adies Kadir
DPR mengesahkan pencalonan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi usulan Parlemen dalam rapat paripurna pada Selasa, 27 Januari 2026.
Adies Kadir ke MK hingga isu Budi ke kabinet jadi sorotan
Berita Adies Kadir ke MK hingga kabar merapatnya Budisatrio Djiwandono ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto banyak dilihat pembaca Tempo.
Penempatan kepolisian di bawah kementerian ditolak Kapolri, mengapa wacana itu dianggap bukan solusi?
Pengamat menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian merupakan bentuk kritik atas masalah kultural di institusi kepolisian yang terkait dengan kekerasan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan alat kekuasaan politik.
DPR: Kedudukan Polri tetap di bawah presiden
Sebelum momen pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman lebih dulu membacakan laporan hasil pembahasan tentang reformasi Polri.