Politics

DPR telah resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang setelah melalui pembahasan di Komisi III. Pengesahan ini diharapkan memperkuat hak

Komisi III DPR dan pemerintah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rencananya, RUU KUHAP akan dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk disahkan pada hari ini (18/11). Sejumlah pasal dianggap bermasalah oleh koalisi sipil, dicemaskan bakal membuka perlakuan sewenang-wenang bagi aparat penegak hukum.

Putusan PN Jakarta Selatan “sebagai penegasan, sengketa karya jurnalistik, merupakan ranah Dewan Pers, bukan ranah pengadilan umum,” kata LBH Pers.

Upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 akan diumumkan pada Jumat (21/11) depan. Namun sejauh ini belum ada titik temu antara kelompok buruh dan asosiasi pengusaha tentang besaran kenaikannya. Apakah sikap ‘jalan tengah’ yang akan ditempuh pemerintah lebih menguntungkan pengusaha?

Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina bereaksi keras atas vonis hukuman mati yang dijatuhi pengadilan Dhaka terhadap dirinya.

Menurut LBH Pers, putusan sela Hakim PN Jakarta Selatan atas gugatan Amran Sulaiman sebagai bentuk kemenangan rakyat dalam melawan pembungkaman pers.

Kapolri Bentuk Pokja, Bahas Putusan MK Soal Anggota yang Tugas di Luar Struktur #newsupdate #update #news #text

Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina dinyatakan bertanggung jawab atas perintah penindasan brutal terhadap protes yang dipimpin mahasiswa tahun lalu. Hasina membantah tuduhan ini.