JAKARTA. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/5/2026) diwarnai aksi jual masif, terutama pada sektor komoditas. Sentimen negatif muncul setelah beredar kabar mengenai rencana pemerintah membentuk badan khusus yang akan mengatur ekspor komoditas strategis. Kebijakan ini disinyalir akan membatasi eksportir Tanah Air untuk melakukan penjualan langsung ke pembeli asing.
Badan tersebut dikabarkan memiliki wewenang untuk mengambil margin keuntungan atau spread dari setiap transaksi ekspor. Sektor yang pertama kali menjadi sasaran adalah crude palm oil (CPO) dan batubara. Isu ini menjadi katalis negatif yang semakin menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang pada hari ini terkoreksi 3,46% ke level 6.370.
Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Dibuka Turun Selasa (19/5), Saham Chip Tekan Pasar AS
Akibat sentimen tersebut, saham-saham emiten komoditas mengalami pelemahan tajam. Di sektor CPO, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) anjlok 15%, diikuti oleh PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) yang merosot 14,97%, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) turun 7,72%, serta PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) yang melemah 6,25%. Sementara itu, di sektor batubara, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masing-masing terkoreksi 11,82% dan 9,71%.
Pengamat Pasar Modal, Hendra Wardana, menilai pasar merespons negatif rencana ini karena kekhawatiran terhadap munculnya lapisan regulasi baru. Pelaku pasar takut kebijakan tersebut akan memangkas fleksibilitas bisnis, menggerus margin keuntungan, hingga menurunkan volume ekspor emiten. Di tengah kondisi pasar yang rapuh akibat tekanan nilai tukar rupiah di atas Rp17.700 per dolar AS dan aksi foreign outflow, isu ini mempercepat aksi jual investor.
Sektor basic industry tercatat ambruk hingga 7,30%, sementara sektor energi terkoreksi 6,94% dalam satu hari perdagangan. Hendra menambahkan, jika badan tersebut nantinya mengatur kuota ekspor, harga acuan, serta kewajiban domestic market obligation (DMO), profitabilitas emiten diprediksi semakin tertekan di tengah tren pelemahan harga komoditas global.
Meski demikian, terdapat pandangan berbeda mengenai potensi dampak jangka panjang. Jika badan baru ini mampu menciptakan tata kelola yang terintegrasi, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ekspor ilegal, maka emiten dengan kepatuhan tinggi dan struktur biaya efisien justru bisa diuntungkan. Menurut Hendra, perusahaan yang memiliki integrasi bisnis kuat dan kontrak jangka panjang cenderung lebih defensif menghadapi ketidakpastian ini.
INDY Terbitkan Surat Utang Senior US$ 100 Juta untuk Ekspansi, Simak Pandangan Analis
Di sisi lain, Pengamat Pasar Modal dan Co-Founder AP Trading Insight Singapore, Kiswoyo Adi Joe, melihat rencana pemerintah ini bertujuan mengoptimalkan potensi pendapatan negara yang selama ini dianggap bocor. Menurutnya, bagi perusahaan yang patuh pada aturan, dampaknya tidak akan signifikan. Bahkan, jika badan baru ini terbentuk, biaya royalti untuk sektor tambang berpotensi dipangkas. Jika dikelola oleh profesional, badan ini diharapkan dapat menjaga harga komoditas Indonesia tetap kompetitif sekaligus memperbaiki defisit anggaran negara.
Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan, mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai detail bentuk dan wewenang badan tersebut. Ia berharap kehadiran badan ini tidak menambah rantai birokrasi yang justru meningkatkan biaya logistik eksportir. Baginya, jika fokus utamanya adalah penguatan tata kelola, maka hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi makroekonomi dalam jangka panjang.
Menatap sisa tahun 2026, prospek emiten CPO dan batubara tetap terbuka meski dihadapkan pada volatilitas tinggi. Untuk sektor CPO, katalis positif datang dari permintaan biodiesel dan program pemerintah B40/B50, sementara batubara masih didorong oleh kebutuhan energi Asia dan ketegangan geopolitik.
Hendra menegaskan bahwa kondisi pasar saat ini sangat sensitif terhadap isu kebijakan. Jika pemerintah memberikan penjelasan transparan dan pro-pasar, tekanan ini kemungkinan hanya bersifat sementara. Namun, ia menyarankan investor untuk tetap selektif dengan fokus pada emiten yang memiliki arus kas kuat dan utang rendah.
Sejalan dengan itu, Kiswoyo memandang koreksi harga hari ini sebagai peluang bagi investor untuk melakukan buy on weakness, terutama pada saham CPO yang sempat reli sebelumnya. Ia memberikan rekomendasi beli untuk AALI dengan target harga Rp 9.000 dan LSIP di level Rp 1.500 per saham hingga akhir tahun 2026.
Ringkasan
Rumor mengenai rencana pemerintah membentuk badan khusus yang mengatur ekspor komoditas strategis, terutama CPO dan batubara, memicu aksi jual masif di Bursa Efek Indonesia pada Selasa (19/5/2026). Pasar khawatir kebijakan ini akan membatasi penjualan langsung, menggerus margin keuntungan, dan menambah regulasi baru. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 3,46% dan saham-saham emiten komoditas mengalami pelemahan tajam.
Para pengamat pasar memberikan pandangan beragam; beberapa menilai hal ini akan menekan profitabilitas emiten, sementara yang lain melihat potensi optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan tata kelola. Meskipun belum ada informasi resmi detail, kehadiran badan ini diharapkan tidak menambah rantai birokrasi dan dapat menjaga harga komoditas tetap kompetitif. Investor disarankan untuk tetap selektif dan melihat koreksi harga saat ini sebagai peluang beli.