Komisi III DPR dan pemerintah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rencananya, RUU KUHAP akan dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk disahkan pada hari ini (18/11). Sejumlah pasal dianggap bermasalah oleh koalisi sipil, dicemaskan bakal membuka perlakuan sewenang-wenang bagi aparat penegak hukum.

Putusan PN Jakarta Selatan “sebagai penegasan, sengketa karya jurnalistik, merupakan ranah Dewan Pers, bukan ranah pengadilan umum,” kata LBH Pers.