Indonesia, dengan potensi melimpah, diyakini memiliki peluang signifikan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini ditegaskan oleh Sam Kimmins, Director of Energy di Climate Group, yang menyoroti inisiatif global RE100 sebagai katalisator utama. Kendati demikian, Kimmins juga menggarisbawahi adanya sejumlah tantangan kebijakan yang masih menghambat perusahaan untuk mendapatkan akses langsung terhadap listrik hijau.
Kimmins, dalam sebuah wawancara di sela-sela gelaran Climate Group Asia Action Summit di Singapura pada Kamis, 21 Mei 2026, mengungkapkan bahwa setidaknya 133 anggota internasional mereka telah beroperasi di Indonesia. Ia menambahkan, Climate Group kini aktif menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan di Tanah Air untuk bergabung dalam kampanye RE100. Kampanye ini merupakan inisiatif global yang mendorong korporasi untuk berkomitmen penuh dalam penggunaan 100 persen listrik dari energi terbarukan.
Dalam menjalankan misinya, Kimmins menjelaskan bahwa pendekatan RE100 di setiap negara selalu melibatkan organisasi lokal. Di Indonesia, Climate Group menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR). Kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkenalkan skema penggunaan energi terbarukan kepada sektor korporasi dan pemangku kebijakan. Organisasi lokal memegang peran krusial karena pemahaman mereka tentang lanskap kebijakan setempat, serta kemampuan mereka menjembatani dialog dengan pemerintah. Kimmins juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia dalam diskusi seputar pengembangan energi terbarukan dan mekanisme investasi hijau.
Salah satu hambatan fundamental yang disoroti adalah absennya mekanisme yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen untuk secara langsung menjual listrik hijau kepada perusahaan melalui jaringan distribusi PLN. Padahal, skema perjanjian pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) dianggap vital. Model ini tidak hanya berpotensi menekan harga listrik energi terbarukan, tetapi juga esensial untuk menarik investasi dan membuka akses pembiayaan swasta bagi beragam proyek energi terbarukan di masa depan.
Menyadari pentingnya isu ini, Climate Group, menurut Kimmins, terus berdialog intensif dengan pemerintah Indonesia. Diskusi berfokus pada potensi penggunaan bersama jaringan listrik, yang memungkinkan pengembang energi terbarukan independen menyalurkan produk mereka kepada pelanggan korporasi melalui infrastruktur PLN. Skema ini dipandang dapat menciptakan situasi saling menguntungkan: PLN akan tetap memperoleh pendapatan dari jasa transmisi, sementara pengembang mendapatkan kepastian pasar dan pembeli untuk listrik terbarukan yang mereka hasilkan.
Di samping isu akses jaringan, Kimmins juga secara tegas menyoroti implikasi dari kebijakan subsidi energi fosil di Indonesia. Menurutnya, subsidi ini secara artifisial membuat harga energi konvensional terlihat lebih murah, yang pada gilirannya secara signifikan menghambat daya saing energi terbarukan. Meskipun biaya produksi listrik terbarukan sejatinya lebih ekonomis, distorsi harga akibat dukungan terhadap sistem energi lama membuat sinyal harga pasar tidak sepenuhnya mencerminkan realitas tersebut.
Kimmins berpandangan bahwa pasar energi Indonesia akan menjadi jauh lebih kompetitif jika berbagai hambatan regulasi dapat diminimalkan. Climate Group, tegasnya, tidak menganjurkan penambahan subsidi untuk energi terbarukan. Sebaliknya, organisasi ini secara konsisten mendukung upaya pembukaan akses pasar yang lebih luas, sehingga energi bersih dapat bersaing secara sehat dan alami berdasarkan meritnya sendiri.
Pilihan Editor: Berdebar Menanti Dampak Kebijakan Ekspor
Ringkasan
Indonesia dinilai memiliki peluang signifikan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan, didukung oleh inisiatif global RE100 dari Climate Group yang mendorong korporasi menggunakan 100 persen listrik terbarukan. Namun, tantangan utama terletak pada ketiadaan kebijakan yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen menjual listrik hijau langsung kepada perusahaan melalui jaringan PLN, menghambat investasi dan akses pembiayaan swasta.
Climate Group saat ini berdialog dengan pemerintah Indonesia mengenai potensi penggunaan bersama jaringan listrik PLN untuk menyalurkan listrik dari pengembang independen. Selain itu, subsidi energi fosil di Indonesia juga menjadi hambatan, karena membuat harga energi konvensional tampak lebih murah sehingga mengurangi daya saing energi terbarukan. Climate Group mendukung pembukaan akses pasar yang lebih luas agar energi bersih dapat bersaing secara adil.