YOGYAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan kemerosotan signifikan dalam lima tahun terakhir. Dalam Tausiyah Politik pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat di Yogyakarta, Sabtu malam, 2 Mei 2026, Amien Rais menyoroti secara tajam penurunan jumlah kelas menengah di Tanah Air. Menurutnya, kelompok vital ini telah berkurang drastis dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang di tahun 2024.
Penurunan drastis jumlah kelas menengah ini, tegas Amien Rais, bukan sekadar statistik, melainkan sebuah persoalan krusial dan mendesak yang harus menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa penanganan isu ini sangat vital demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Lebih lanjut, mantan Ketua MPR tersebut juga menyoroti urgensi untuk mengembalikan kedaulatan kekayaan alam. Amien Rais menilai, sumber daya vital negara ini selama ini berada dalam genggaman kelompok-kelompok tertentu, bahkan ia menyebut adanya dominasi kekuatan ekonomi gelap yang telah lama mencengkeram bangsa. Isu ini, baginya, merupakan akar permasalahan yang menghambat kemajuan rakyat.
Kritik tajam turut dilayangkan Amien Rais kepada kelompok oligarki yang disebutnya menguasai sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Menurutnya, kekuasaan oligarki telah memuluskan jalan bagi penguasaan sektor-sektor strategis seperti pertambangan—meliputi emas, nikel, dan perak—serta penguasaan lahan. Pola dominasi ini, lanjut Amien, telah berlangsung secara konsisten sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto dan terus berlanjut hingga saat ini, menciptakan ketimpangan yang merugikan.
Dalam konteks ini, Amien Rais secara spesifik mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen dan tanpa kompromi. Ia menggambarkan kondisi Indonesia ibarat “ayam bertelur emas” yang kekayaannya justru dijual habis-habisan kepada pihak asing, meninggalkan sedikit pun sisa untuk kemakmuran rakyat sendiri. Penegasan konstitusi ini menjadi kunci untuk mengakhiri praktik eksploitasi yang merugikan bangsa.
Amien Rais menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan moril yang kuat kepada Presiden Prabowo, asalkan prinsip kedaulatan ekonomi tersebut dipegang teguh. Ia menaruh harapan besar agar pemerintahan Prabowo dapat mewujudkan Indonesia yang merdeka secara hakiki, di mana seluruh kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pihak lain.
Keyakinan Amien Rais sangat kuat bahwa apabila prinsip kedaulatan ekonomi ini benar-benar diwujudkan, maka lebih dari 90 persen rakyat Indonesia akan berdiri teguh mendukung Presiden. Ini menunjukkan potensi dukungan massal yang bisa diraih jika pemimpin berani mengambil langkah fundamental demi kepentingan bangsa.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Amien Rais tetap menyuarakan optimismenya bahwa Indonesia tidak akan terpecah belah, asalkan para pemimpin negeri konsisten menjaga kedaulatan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan semangat optimisme dalam mengejar visi ambisius Indonesia Emas 2045, yang menjadi cita-cita bersama untuk masa depan yang lebih cerah.
Visi Indonesia Emas 2045 mencakup target-target monumental, seperti pencapaian pendapatan per kapita sebesar US$30.300, terwujudnya generasi yang bebas dari stunting, dan keunggulan kompetitif dalam bidang kecerdasan digital. Amien Rais menekankan bahwa target-target mulia ini harus terus dikejar dengan gigih, meskipun ia mengakui masih banyak kekurangan dan tantangan yang memerlukan perbaikan serius di berbagai sektor saat ini.
“Kami menaruh harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan sejati, dengan memegang teguh prinsip utama bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia adalah milik mutlak bangsa Indonesia sendiri,” pungkas Amien, mengakhiri tausiyahnya dengan pesan yang kuat.
Menanggapi isu penurunan kelas menengah dan permasalahan ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, sebelumnya telah meminta kesabaran dari masyarakat, terutama kelas menengah dan kelompok rentan miskin. Ia menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan di Indonesia masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan proses yang cermat.
Dalam sebuah Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Senin, 27 April 2026, Menko Muhaimin Iskandar mengutarakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mengatasi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan murni. “Kita sedang mengatasi yang kemiskinan ekstrem dan miskin dulu. Sehingga ketika pekerjaan ini selesai, kita akan masuk pada menghadapi yang rentan miskin,” ujarnya, seperti yang dilansir oleh Antara.
Ia menambahkan, selama satu setengah tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto, upaya penanganan telah difokuskan untuk menurunkan secara signifikan angka masyarakat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem. Ini menunjukkan pendekatan bertahap yang diambil pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi Indonesia.
“Tentu pemerintah hari ini baru satu setengah tahun, akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras, tetapi yang paling pokok kita tuntaskan dulu yang miskin ekstrem,” pungkas Muhaimin, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan secara komprehensif, dimulai dari lapisan yang paling membutuhkan.
Pilihan Editor: Efek Merosotnya Jumlah Kelas Menengah Indonesia
Ringkasan
Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyoroti kemerosotan jumlah kelas menengah di Indonesia dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta (2024), menyebutnya sebagai masalah krusial yang harus ditangani pemerintah Prabowo. Ia juga mengkritik penguasaan kekayaan alam oleh kelompok oligarki dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 agar sumber daya negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Amien menawarkan dukungan moral jika prinsip kedaulatan ekonomi ini dipegang teguh, demi mewujudkan Indonesia yang merdeka secara hakiki.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta kesabaran dari masyarakat, khususnya kelas menengah dan kelompok rentan miskin. Ia menjelaskan bahwa pemerintah dalam satu setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan murni secara bertahap. Kelompok rentan miskin akan menjadi fokus berikutnya setelah target-target penanganan kemiskinan awal tercapai.