Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 164,4 triliun per April 2026, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 240,1 triliun. Meskipun demikian, Ekonom Vid Adrison melontarkan peringatan keras bahwa situasi ini dapat berbalik arah dan bahkan melampaui batas 3% dari PDB jika pemerintah terus bersikap “denial” atau menyangkal adanya persoalan serius pada kondisi fiskal negara.
Menurut Vid, pergerakan nilai tukar rupiah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons tantangan ekonomi yang ada. Dalam sebuah diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta pada Sabtu (23/5), ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk segera mengembalikan kepercayaan investor guna memperkuat stabilitas rupiah. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai belum mengakui adanya masalah krusial pada sektor fiskal dan ekonomi domestik.
“Jika masyarakat dan investor memiliki kepercayaan terhadap perekonomian, mereka tidak akan merasa khawatir untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut,” ujar Vid. Kepercayaan investor, menurutnya, dibentuk oleh rekam jejak kinerja pemerintah yang solid. Dengan catatan kinerja yang baik, ekspektasi terhadap masa depan ekonomi juga akan turut membaik dan positif.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik global yang masih memanas, khususnya konflik antara AS-Israel dan Iran, menjadi faktor eksternal yang rentan memicu peningkatan defisit APBN. Eskalasi ketegangan ini berpotensi mendongkrak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Kenaikan harga BBM global ini secara langsung akan berimbas pada membengkaknya besaran subsidi energi yang ditanggung oleh APBN Indonesia. Sebaliknya, jika kenaikan harga tersebut dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, risikonya adalah penurunan daya beli yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Vid Adrison menekankan perlunya pemerintah untuk mengambil langkah taktis dengan memotong anggaran dari pos lainnya. Pemotongan ini bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan pemerintah memiliki kapasitas untuk membantu masyarakat yang terdampak negatif oleh gejolak ekonomi global maupun domestik.
Salah satu pos anggaran yang dapat menjadi fokus pengalihan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu memang telah menyampaikan rencana pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun dari semula Rp 335 triliun. Menariknya, angka Rp 268 triliun ini sebenarnya sama dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk program MBG pada tahun 2026.
Vid menjelaskan bahwa hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang secara spesifik menyatakan kekhawatiran terkait kebutuhan pangan yang cukup. Dengan demikian, program MBG dapat difokuskan secara lebih tepat sasaran pada kelompok-kelompok yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan. “Uangnya lebih sedikit (dikeluarkan), janji terpenuhi, anggaran untuk melayani publik tetap tersedia,” pungkasnya, menggarisbawahi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Baca juga:
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
- Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Ringkasan
Defisit APBN tercatat sebesar Rp 164,4 triliun per April 2026, namun Ekonom Vid Adrison memperingatkan bahwa angka ini berisiko melampaui 3% PDB jika pemerintah abai terhadap masalah fiskal. Stabilitas nilai tukar rupiah sangat bergantung pada pengembalian kepercayaan investor, yang mana pemerintah dinilai belum mengakui adanya persoalan krusial. Ketegangan geopolitik global juga berpotensi menaikkan harga BBM dunia, yang dapat membengkakkan subsidi APBN atau menurunkan daya beli masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Vid Adrison menyarankan pemerintah untuk memotong anggaran dari pos lainnya guna menciptakan ruang fiskal dan membantu masyarakat terdampak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan untuk dipangkas dan difokuskan lebih tepat sasaran pada kelompok yang membutuhkan, sesuai pagu awal Rp 268 triliun. Langkah ini diharapkan dapat menjaga efisiensi anggaran sambil tetap memenuhi janji publik.