Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perlambatan signifikan pada April 2026, memicu kekhawatiran di sektor finansial. Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi lonjakan kredit bermasalah, atau Non Performing Loan (NPL), sebagai penyebab utama di balik sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke segmen vital ini.
Data BI mengungkapkan gambaran yang cukup menantang: pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 0,16 persen secara tahunan pada April 2026. Bersamaan dengan perlambatan ini, rasio NPL UMKM tercatat meningkat menjadi 4,62 persen, sebuah angka yang mengindikasikan tekanan serius pada kualitas aset kredit.
Menanggapi situasi ini, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha P Kuantan, menjelaskan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan telah mendorong bank-bank untuk mengadopsi kebijakan penyaluran kredit yang lebih ketat. “Risiko kreditnya meningkat sehingga bank-bank melakukan selective lending. Untuk sektor UMKM, bank akan pilih-pilih, sehingga pertumbuhan kreditnya relatif tertahan,” ujar Dhaha dalam keterangannya di Makassar, seperti dikutip pada Sabtu (22/5).
Kenaikan rasio NPL ini secara langsung memengaruhi kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, terutama yang dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Lebih lanjut, kondisi daya beli masyarakat di lapisan menengah bawah yang masih belum pulih sepenuhnya turut memperparah tekanan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil.
Dhaha menegaskan bahwa situasi ini menjadi concern utama BI. Oleh karena itu, bank sentral tengah merancang langkah-langkah kebijakan lanjutan guna memastikan penyaluran kredit ke sektor UMKM dapat kembali bergairah. “Ini memang menjadi concern kita. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan UMKM. Dari sisi kami, akan kami perkuat lagi ke depan apa-apa yang bisa kami dorong. Concern-nya memang banyak terkait NPL yang meningkat dan daya beli masyarakat menengah bawah yang terbatas,” papar Dhaha.
Meskipun dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan kredit UMKM, BI tetap optimistis bahwa kondisi akan membaik di masa mendatang. Dhaha meyakini bahwa berbagai program pemerintah yang secara khusus menargetkan masyarakat lapisan bawah berpotensi besar untuk mendukung pemulihan daya beli, sekaligus berupaya menekan rasio kredit bermasalah.
Program pemerintah inovatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai strategis untuk menjadi penopang utama dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan ke depan. “Harapannya dengan adanya program pemerintah yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, KDKMP, KUR, dan lain sebagainya, itu bisa membaik di tahun 2026,” tutup Dhaha, menyiratkan keyakinan akan prospek ekonomi 2026 yang lebih cerah.
Ringkasan
Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perlambatan signifikan pada April 2026, hanya mencapai 0,16% secara tahunan. Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi lonjakan rasio Non Performing Loan (NPL) UMKM menjadi 4,62% sebagai penyebab utama, mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi daya beli masyarakat menengah bawah yang belum pulih sepenuhnya juga turut memperparah tekanan yang dihadapi pelaku usaha kecil.
Situasi ini menjadi perhatian utama BI, yang kini merancang langkah-langkah kebijakan lanjutan guna kembali menggairahkan penyaluran kredit UMKM. Meskipun demikian, BI optimistis kondisi akan membaik di masa mendatang, terutama dengan dukungan berbagai program pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan mampu mendukung pemulihan daya beli dan menekan rasio kredit bermasalah pada tahun 2026.