Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia tumbuh 4 gigawatt (GW) atau naik 7% pada 2025. Kondisi ini bertolak belakang dengan tren global yang justru turun 0,6% menjadi 97 GW pada periode tersebut.
Angka-angka ini terungkap dalam laporan Global Energy Monitor (GEM) bertajuk ‘Boom and Bust Coal 2026’. Laporan turut mengungkap posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga negara dengan pertumbuhan kapasitas PLTU tertinggi di dunia. Posisinya hanya di bawah Cina (78 GW) dan India (10 GW).
GEM mencatat, pertumbuhan PLTU yang cukup signifikan di Indonesia khususnya didorong oleh pusat industri smelter atau peleburan di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sekitar seperempat penambahan kapasitas ini berupa PLTU captive – pembangkit dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan industri – untuk pengolahan nikel dan aluminium.
Hasil industri pengolahan mineral yang sering dikaitkan dengan strategi industri hijau, nikel untuk baterai kendaraan listrik misalnya, justru masih diproduksi dengan energi batu bara dalam skala besar.
Baca juga:
- Iran Minta Sanksi Dicabut, Tegaskan Tak Ancam Negara Lain dengan Nuklir
- Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Peneliti Senior Global Coal Plant Tracker di GEM Lucy Hummer menyinggung komitmen iklim ambisius Indonesia yang hingga kini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan dan rencana kelistrikan yang efektif, selaras, serta konsisten.
“Kesenjangan ini terutama terlihat pada lambatnya adopsi energi terbarukan,” kata Lucy, dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (23/5).
Meskipun target dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia telah mencakup emisi sektor energi secara agregat, pertumbuhan signifikan PLTU captive belum terintegrasi dalam kerangka kerja dekarbonisasi listrik yang fokus pada jaringan listrik nasional. Akibatnya, total emisi dari sektor energi berpotensi meningkat meskipun bauran energi di sistem jaringan listrik nasional mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Sementara itu, pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga terpantau masih jauh dari target. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap misalnya, hingga akhir 2025 baru mencapai 479 megawatt (MW) dari target 870 MW.
Penambahan target 100 GW PLTS juga baru memiliki kapasitas prospektif 7,4 GW. Di sisi lain, kapasitas total PLTU di Indonesia telah menyentuh 60,7 GW. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan kapasitas PLTU terbesar di dunia, di bawah Cina (1.243,3 GW), India (250,7 GW), dan Amerika Serikat (188,9 GW).
Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan, tingginya pertumbuhan kapasitas PLTU adalah alarm komitmen transisi energi Indonesia.
“Hal ini tentu bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikan pemerintah, termasuk mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2035,” ujar Agung dalam sebuah keterangan resmi.
Pimpinan organisasi nirlaba bidang transisi energi itu juga menyampaikan komentar serupa mengenai sejumlah komitmen iklim Indonesia. Komitmen iklim yang di antaranya tercermin dalam target net zero emission 2060 dan penutupan PLTU pada 2040, belum tercantum dalam kebijakan dan rencana energi nasional.
Ia menilai Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, hingga Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 masih membuka peluang bagi pembangunan pembangkit listrik energi fosil, terutama PLTU captive.
Agung juga menyoroti pertumbuhan kapasitas PLTU captive yang tumbuh hampir sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun. Kondisi ini telah keluar dari kerangka dekarbonisasi sektor kelistrikan.
“Kondisi ini justru menciptakan paradoks di mana pembangunan PLTU terus difasilitasi ketika komitmen transisi energi terus digaungkan pemerintah,” ucapnya.
Bentuk Transisi Energi di Negara Lain
Laporan GEM mengungkap posisi Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan kapasitas PLTU terbesar pada 2025. Namun, energi angin dan surya di dua negara ini telah memenuhi sebagian besar atau seluruh permintaan listrik baru. Hal ini berhasil menurunkan produksi listrik batu bara, meskipun pembangunan PLTU terus bertambah.
Sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya pun berhasil menurunkan kapasitas baru PLTU batu bara selama tiga tahun belakangan. Sekalipun gangguan pasokan gas pada awal 2026 mendorong negara-negara untuk mengandalkan batu bara.
Meskipun begitu, GEM tak menampik bahwa dalam jangka pendek, guncangan harga gas dapat mendorong negara-negara untuk kembali mengandalkan batu bara.
Pada bulan pertama ketegangan AS-Israel dengan Iran, lonjakan harga gas turut mendorong harga batu bara acuan internasional. Bagi negara eksportir batu bara seperti Indonesia, kenaikan harga ini bisa dimaknai sebagai keuntungan.
Namun, negara yang sangat bergantung pada gas, tak memiliki atau hanya memiliki sedikit cadangan batu bara, pembangkit listrik batu bara terbatas, serta energi bersih yang belum berkembang pesat akan sangat terdampak.
Di sisi lain, paparan berulang terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil cenderung akan mempercepat peralihan negara-negara tersebut ke energi bersih.